Langkah Warga Kampung Cirapuhan terkait kasus Dago Elos

Langkah Warga Kampung Cirapuhan terkait kasus Dago Elos ,  Langkah yang diambil oleh Muhammad Basuki Yaman  perwakilan warga / koordinator pertanahan warga kampung cirapuhan Bandung melalui jalur legislatif dan eksekutif adalah sah secara hukum, meskipun jalur yudikatif (peradilan) juga tersedia dan digunakan oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia memang bisa ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (peradilan) dan non-litigasi (di luar peradilan). 

Konsep tiga lembaga tertinggi negara tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 pasca-amandemen, namun prinsip Trias Politica diimplementasikan melalui pembagian kekuasaan di tiga lembaga negara utama: Lembaga Legislatif (MPR, DPR, dan DPD), Lembaga Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), serta Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial). 
Sehingga Kami Muhammad Basuki Yaman Memilih 2 lembaga Tinggi negara untuk menarik 
dan atau menghentikan kasus pada Lembaga Tinggil lainnya ( Lembaga Yudikatif ) 
Mengingat kami meyakini tak ada Keputusan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang akan di hasilkan nya terhadap kasus Didi Koswara Cs melawan Heri Hermawan cs 
( di viral kan oleh suatu pihak dengan Dago Elos never Loose melawan Muller bersaudara ) 
Mengapa langkah tersebut dapat dibenarkan
  1. Jalur non-litigasi diakui secara hukum: Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan melalui mekanisme pengaduan ke BPN. Ini adalah salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi yang diakui dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Peran pengawasan lembaga lain:
    • DPR sebagai pengawas eksekutif: Lembaga legislatif seperti DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN. Pengaduan ke DPR adalah cara untuk meminta DPR mengawasi dan mendesak pemerintah agar bertindak dalam penanganan kasus yang dinilai bermasalah, seperti dugaan "mafia tanah" yang disuarakan Basuki Yaman.
    • Kementerian ATR/BPN sebagai penegak aturan: Lembaga eksekutif seperti Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan, terutama yang berkaitan dengan aspek administratif. Pengaduan kepada kementerian adalah langkah yang tepat untuk meminta peninjauan kembali atau penyelesaian masalah administrasi pertanahan.
  3. Fokus pengaduan yang berbeda: Basuki Yaman lebih fokus pada dugaan "modus mafia tanah" dan meminta tindak lanjut dari pemerintah, yang merupakan domain eksekutif. Sementara itu, pihak lain seperti keluarga Muller menggunakan jalur peradilan (yudikatif) untuk menggugat warga terkait sengketa perdata kepemilikan. Kedua jalur ini tidak saling menghilangkan, melainkan bisa berjalan beriringan untuk menyelesaikan masalah dari sisi yang berbeda.
  4. Hal ini juga untuk membatalkan putusan pengadilan: Penting untuk dicatat bahwa jalur pengaduan ke lembaga legislatif atau eksekutif memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan, pengaduan tersebut dapat menjadi dasar bagi kementerian untuk melakukan tindakan administratif, seperti pembatalan sertifikat jika ditemukan cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya. 
Kesimpulan:
Langkah yang diambil Muhammad Basuki Yaman dengan menggunakan jalur non-litigasi ke lembaga eksekutif (Kementerian ATR/BPN) dan legislatif (DPR) adalah sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Ini adalah salah satu pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pilihan jalur ini tidaklah "salah" atau "tidak benar", karena memiliki fokus yang berbeda dari jalur peradilan yang ditempuh oleh pihak lain. Jalur non-litigasi bisa digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah, menyoroti pelanggaran administrasi, dan memperjuangkan hak melalui mekanisme pengaduan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

masyarakat adat versi Dago Elos dan masyarakat adat versi Kampung Cirapuhan

 masyarakat adat versi Dago Elos dan masyarakat adat versi Kampung Cirapuhan Modus Saling Gugat & Pemalsuan Sejarah Kepemilikan Tanah Didi Koswara menurut Versi Dago Elos dan Didi Koswara menurut Versi Kampung Cirapuhan  Dalam sidang menurut versi Dago Elos ( Gugatan Muller )  dan Versi Kampung Cirapuhan ( Gugatan adalah bagian Modus Mafia Tanah Saling Gugat )  Misalnya :  1. Latar Belakang Lokasi:    - Dahulu merupakan pabrik NV Cement Tegel, tambang pasir, kebun kecil.    - Kini berubah jadi Terminal Dago, kantor pos, dan permukiman warga RT 01 & 02 RW 02 Dago Elos. 2. Modus Dalam Sidang:    - Didi Koswara diangkat sebagai seolah-olah tokoh masyarakat adat oleh pihak tergugat utama yang berkolusi dengan penggugat.    - Tujuan terselubung: Menetapkan George H. Muller dan atau Didi Koswara sebagai pemilik paling lama dan paling berhak  3. Rekayasa Mafia Tanah:    - Jaringan mafia menempatkan kaki tan...
Read more

Mafia Tanah Dago Elos

   Bismillah Alhamdulillah , Berikut ini kami sampaikan kasus Rekayasa Mafia Tanah Dago Elos Melawan Muller cs dan atau Didi Koswara Cs melawan Muller cs . Drama Mafia Tanah Terpanjang Dalam Sejarah . Hal ini Sangat Merugikan warga Negara bahkan pemerintah . Bahkan Staff Presiden dan atau Mentri Atr Bpn juga diduga hampir ketipu .  Mafia Tanah Dago Elos , sebuah drama mafia tanah dengan modus Saling Gugat ( Dan selain itu mari kita tunggu pernyataan walikota Bandung dalam pemberitaan yang menyatakan telah mempelajari kasus ini . Mohon dengan hormat kami di berikan salinan nya )  Alhamdulillah atas Rahmat Allah Wakil Ketua Komisi 2 Bapak Dede Yusuf dalam rakernas mulai mencoba memahami , Bahwa menanggapi Laporan Kami beserta Warga Kampung Cirapuhan dan warga Negara Lainnya . Bahwa Kampung Cirapuhan telah dan hendak diubah jadi Dago Elos . Bahwa sejak 40 tahun ini aksi mafia Tanah meningkat . Bahwa banyak legal Standing bermasalah . Dan lagi banyak juga pihak yang...
Read more

Cara penyebutan lokasi sengekta tanah dago

 Cara penyebutan lokasi sengekta tanah dago Penyebutan lokasi konflik dalam kasus tanah Dago sangat krusial karena: 1. Menentukan objek sengketa secara hukum      Jika hanya disebut “Dago Elos” (RW 02), maka wilayah Kampung Cirapuhan (RW 01) bisa dianggap tidak termasuk dalam objek sengketa — padahal sebagian lahan yang disengketakan berada di RW 01. Modus ini terkait juga dengan adanya wilayah kampung cirapuhan yang di manipulasi jadi dago elos dan atau rw 01 sejak lama untuk manipulasi perizinan shm 80 m , 270 m , 868 meter dan juga wakaf masjid dan lainnya yang juga objek 15.000 meter dan atau laporan awal tahun pembayaran pbb sejak 2002 hingga seterusnya . Dan juga terkait dengan para tergugat juga menekankan yang perlu di proses rw 02 dan atau Dago Elos dalam putusan pengadilan Negeri maupun putusan banding dan selanjutnya .  2. Berpotensi menjadi celah manipulasi administratif      Seperti yang warga Cirapuhan ungkapkan, sejak 1980...
Read more