Cara penyebutan lokasi sengekta tanah dago

 Cara penyebutan lokasi sengekta tanah dago

Penyebutan lokasi konflik dalam kasus tanah Dago sangat krusial karena:

1. Menentukan objek sengketa secara hukum  

   Jika hanya disebut “Dago Elos” (RW 02), maka wilayah Kampung Cirapuhan (RW 01) bisa dianggap tidak termasuk dalam objek sengketa — padahal sebagian lahan yang disengketakan berada di RW 01.

Modus ini terkait juga dengan adanya wilayah kampung cirapuhan yang di manipulasi jadi dago elos dan atau rw 01 sejak lama untuk manipulasi perizinan shm 80 m , 270 m , 868 meter dan juga wakaf masjid dan lainnya yang juga objek 15.000 meter dan atau laporan awal tahun pembayaran pbb sejak 2002 hingga seterusnya . Dan juga terkait dengan para tergugat juga menekankan yang perlu di proses rw 02 dan atau Dago Elos dalam putusan pengadilan Negeri maupun putusan banding dan selanjutnya . 

2. Berpotensi menjadi celah manipulasi administratif  

   Seperti yang warga Cirapuhan ungkapkan, sejak 1980-an ada dugaan pengubahan wilayah administratif (RT 07 RW 01 jadi RW 02) untuk mengaburkan batas asli lahan.

Bahwa fakta sidang pengugat , tergugat kelompok utama dan pihak nya raminten cs dll menyatakan di dago elos dan atau di rw 02 

Hanya tergugat no 88, 334 ( dishub / terminal.dago ) dan tergugat no 335 ( pt pos  / kantor pos dago ) menyatakan dago ( tanpa ada kata elos ) 

3. Dipakai sebagai alat mafia tanah  

   Penyempitan istilah lokasi — dari “Dago” (mencakup RW 01 & 02) menjadi “Dago Elos” (hanya RW 02) — diduga sebagai bagian dari strategi saling gugat dalam jaringan mafia tanah.

4. Mempengaruhi posisi hukum tergugat & warga  

   Warga Cirapuhan bisa diposisikan seolah bukan pihak yang berkepentingan langsung, padahal mereka terdampak langsung oleh objek yang disengketakan.

Jadi, penyebutan lokasi dengan benar dan lengkap adalah kunci untuk memastikan:

- Hak warga tidak diabaikan

- Tidak ada manipulasi wilayah

- Proses hukum berjalan adil